Fahri Hamzah Sebut Pidato Jokowi Soal Demokrasi Kebablasan Tidak Ada Di Kamus
FUNESIA.NET-Saat memberikan pidato politik di acara pelantikan pengurus DPP Hanura, Rabu (22/2), Presiden Jokowi menyebut demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyebut pidato Jokowi adalah sebuah kekeliruan.
"Presiden pidatonya keliru, yang membuat pidato harus memahami lebih dalam soal konsep-konsep dasar dari demokrasi. Demokrasi jangan disalahkan, ini dapatnya berdarah-darah," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (23/2/2017).
Menurut Fahri, kalimat 'demokrasi kebablasan' tidak ada dalam kamus. Yang kebablasan kata Fahri, adalah sisi dari demokrasi itu sendiri, yaitu kebebasan dan hukum.
"Yang bisa kebablasan itu adalah sisi mata uang demokrasi, yaitu kebebasan atau hukum. Yang bisa kebablasan itu adalah kebebasan. Muncul istilah kebebasan sudah kebablasan, itu boleh," jelasnya.
"Atau sisi lain dari demokrasi itu hukum atau regulasi sehingga banyak yang katakan ini over regulated, masyarakatnya terkunci, tak kreatif," sambungnya.
Agar tak ada yang kebablasan, Fahri menyebut kebebasan dan hukum dari demokrasi harus berjalan seimbang. Dia berkata demokrasi tidak bisa disebut kebablasan.
"Dua sisi dari demokrasi, kebebasan dan hukum harus berjalan seimbang. Demokrasi tak bisa disebut kebablasan, yang bisa itu salah satunya, kebebasan atau hukum," ujarnya.
Fahri menyebut tugas negara adalah menegakkan hukum dan keadilan. Jika hukum dan keadilan sudah benar-benar ditegakkan, kebebasan dalam berdemokrasi menjadi bertanggung jawab dan masyarakat dalam berpolitik semakin dewasa.
"Tugas negara itu menegakkan hukum, keadilan. Ini secara otomatis akan melahirkan kebebasan bertanggung jawab dan menghasilkan kultur politik yang dewasa. Jangan kebebasan dikekang, itu oksigen bagi rakyat," tegasnya.
Terakhir, Fahri mengimbau Jokowi untuk mengkritik diri sendiri karena menurutnya masyarakat merasa hukum belum adil.
"Pak Jokowi, kritiklah diri kita sendiri sebagai eksekutif dan penyelenggara negara bahwa sayang, rakyat merasa hukum belum adil. Begitu menyangkut orang tertentu, gak jadi. Begitu menyangkut orang tertentu, cepat," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Ini kalau kita terus-teruskan, bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita. Saya meyakini ini menjadi ujian kita yang nantinya, kalau ini kita bisa lalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang. Akan menjadikan kita semakin tahan uji, bukan melemahkan," ujar Jokowi saat pelantikan pengurus DPP Hanura di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.
Jokowi menjelaskan, jalan keluar dari demokrasi kebablasan itu adalah penegakan hukum yang tegas. Jokowi meminta penegak hukum tidak ragu dalam mengusut suatu kasus.
"Kuncinya... kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum," ujar Jokowi.(detik.com)
