Tiap Tahun Anies-Sandi Janjikan 50.000 Rumah Bagi Warga Jakarta, Tapi...
FUNESIA.NET-Juru bicara Tim Pemenangan Anies-Sandi, Anggawira mengemukakan program uang muka (down payment/DP) nol rupiah muncul karena masih banyak warga Jakarta yang belum memiliki rumah. Hal itu terjadi karena uang muka untuk membeli rumah sangat mahal, khususnya bagi warga dengan penghasilan kurang dari Rp 7 juta sebulan.
Oleh karena itu, pasangan Anies-Sandi berjanji untuk merealisasikan program yang dikampanyekan pada Pilgub DKI Jakarta dengan membantu menyediakan uang muka untuk kepemilikan 50.000 unit rumah setiap tahun atau minimal 250.000 unit rumah selama lima tahun masa pemerintahan mereka. Data tim Anies-Sandi menunjukkan saat ini DKI Jakarta masih kekurangan 302.319 unit rumah, sehingga dalam lima tahun pemerintahan Anies-Sandi, sekitar 83 persen kebutuhan rumah bagi warga DKI bisa dipenuhi.
"Istilah yang dipakai DP nol rupiah, bukan DP nol persen. Bank tetap mendapatkan uang muka, hanya ditalangi oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Angga di Jakarta, Sabtu (22/4).
Properti yang ditawarkan dalam program tersebut adalah hunian vertikal sederhana atau rumah susun dengan harga maksimum Rp 350 juta.
"Misalnya rumah harga Rp 350 juta, maka DP harus dikeluarkan Rp 53 juta. Untuk harga seperti itu, ada 2,8 juta penduduk DKI Jakarta terancam tidak bisa memiliki hunian karena penghasilannya di bawah Rp 4 juta per bulan," katanya.
Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, menalangi terlebih dahulu uang muka bagi 50.000 calon pembeli dengan dana APBD sekitar Rp 2,7 triliun.
"DP sebesar Rp 53 juta ditalangi oleh Pemprov DKI, tetapi dilunasi secara menyicil oleh pembeli. Program ini hanya berlaku untuk rumah pertama dan selama enam bulan terakhir, calon pembeli menabung Rp 2,3 juta setiap bulan di Bank DKI. Itu untuk bukti kemampuan bayar, bukan dikonversi jadi DP. Setelah lolos tahap administrasi, pembeli menyicil Rp 2,3 juta per bulan selama 20 tahun dengan bunga 5 persen," jelasnya.
Program tersebut dilakukan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Askrindo atau Jamkrindo untuk menjamin kredit kepemilikan rumah. Pemprov DKI juga akan membentuk Badan Layanan Umum Pengelolaan Perumahan Rakyat.
Sumber : beritasatu.com
